Serenity291185's Blog

Just another WordPress.com weblog

PERLUNYA INTENSIFIKASI MELALUI POLITIK HUKUM TERHADAP PENDIDIKAN HUKUM

 

Serenity Deliver Refisis

 

 Fakultas Hukum

Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara

 

 

A.      Pendahuluan

Pendidikan merupakan, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.[1] Sedangkan politik hukum adalah sikap kebijakan yang menetapkan sistem hukum yang akan berlaku dalam negara.[2] Politik hukum di Indonesia ini, adalah menyangkut kebijaksanaan politik penguasa yang menjalankan pemerintahan di Indonesia dalam hubungannya dengan pembinaan hukum di negeri ini mulai dari masa kolonial Hindia Belanda sampai sekarang.[3]

 Pembenahan menyeluruh terhadap pendidikan hukum harus segera dilakukan, dimana hal ini tentu tidaklah mudah, diperlukan political will yang kuat bagi para petinggi universitas dan pemerintah untuk melakukan pembenahan yang sistematis dalam memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia.[4] 

B.      Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah: Bagaimana intensifikasi politik hukum terhadap pendidikan hukum?

C.      Pembahasan

Perlunya intensifikasi (perihal meningkatkan kegiatan yang lebih hebat) melalui politik hukum terhadap pendidikan hukum ialah melakukan pembenahan yang sistematis dalam memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia. Dimana pembenahan tersebut harus dilakukan secara serentak, baik dari peningkatan kualitas SDM, metode pengajaran, teaching material atau kurikulum dan kesejahteraan para pengajar.[5] Pendidikan hukum yang diperlukan untuk mendukung reformasi hukum harus diupayakan bersama oleh seluruh aparat penegak hukum, masyarakat/asosiasi profesi hukum, lembaga pendidikan hukum, dan bahkan oleh seluruh aparat pemerintah dan warga masyarakat pada umumnya.[6]

Peningkatan pendidikan hukum melalui peningkatan kualitas keilmuan (antara lain lewat program pendidikan hukum lanjutan/continuing legal education, program spesialis, magister/S2, dan doktor/S3), seyogianya merata/menyeluruh pada semua SDM, baik di kalangan lembaga pendidikan (staf dosen) maupun di kalangan lembaga legislatif dan penegak hukum. Pemerataan atau keseimbangan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan ini, tentunya juga akan berpengaruh pada bobot/kualitas keadilan/keputusan hukum yang dijatuhkan. Kualitas keadilan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas “ilmu (pengetahuan) dan sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan” itu sendiri.[7]

Peningkatan kualitas para penegak hukum terhadap tuntunan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya tidak hanya sebatas kemampuan “pengetahuan” (knowledge/cognitive) saja, tetapi diharapkan menjiwai keyakinan dan sikapnya, bahwa apabila keadilan berdasarkan tuntunan ilahiah itu tidak diikuti dan dilaksanakan, maka rusaklah masyarakat.[8]

Membangun/memperbarui/mengembangkan ilmu hukum, pada dasarnya membangun atau mengembangkan “konsep/ide dasar/pokok pemikiran/paradigma”, yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/kepentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial.[9]

Pembinaan profesi hukum dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan politik hukum dan kebijaksanaan pengembangan pendidikan tinggi bidang hukum.[10] Dalam hubungannya dengan pembinaan tenaga profesi hukum, dikembangkan kerjasama antara asosiasi profesi hukum dengan fakultas-fakultas hukum yang dapat memperkembangkan sistem pendidikan hukum yang dapat melahirkan tenaga-tenaga profesi hukum yang kita perlukan dan memberikan kesempatan bagi tenaga profesi hukum mendapatkan pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan spesialisasi.[11]

Pendidikan hukum yang dimaksud disini, meliputi pendidikan hukum dalam makna luas, tidak hanya pendidikan formal, tapi juga informal, tidak pula hanya untuk pendidikan kader sarjana hukum (SH S1,S2,S3) tetapi juga pendidikan hukum sebagai tambahan pengetahuan bagi semua aparat birokrasi yang mempunyai sentuhan hukum dalam tugasnya sehari-hari.

 Khusus mengenai pendidikan bagi calon dan Sarjana Hukum, menurut pengamatan dan pengalaman, ternyata sangat diperlukan selain pendidikan hukum klinis yang dipraktekan selama ini, juga diperlukan pendidikan dan pengajaran yang memberikan perluasan cakrawala (horison) keilmuan, dengan cara mengembangkan materi pelajaran berupa sosiologi hukum, politik hukum, antropologi hukum, dan lintas disiplin ilmu lainnya, supaya para kader sarjana hukum itu mampu melihat, menempatkan permasalahan (problem stelling) melalui sistem pendekatan (approach system) dan pemikiran konseptual-strategis, dan mampu untuk duduk bersama, meneliti bersama, dan berdiskusi bersama dengan kalangan pemegang disiplin ilmu lainnya dalam memecahkan setiap masalah.

Dengan demikian, ketertutupan dan kepicikan cara pandang dan berpikir (close and nearsight) yang sering dituding oleh kalangan masyarakat dan pemegang disiplin ilmu lainnya, dapat diterobos, dan mampu salaing sharing dengan kalangan sarjana lainnya dalam memecahkan pelbagai masalah yang makin kompleks dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan kita di masa depan ini.[12]

Perlunya reorientasi, reevaluasi dan reformasi kurikulum dan metode pendidikan hukum yang mengarah pada kemampuan untuk membuat/memperbarui hukum (law making/law reform) mutlak harus dilakukan, karena masalah besar dan kebutuhan yang dihadapi Indonesia sejak kemerdekaan berbeda dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi penjajah Belanda sewaktu mendirikan fakultas hukum di Indonesia.[13]

D.      Penutup

Kesimpulan dari perlunya intensifikasi (perihal meningkatkan kegiatan yang lebih hebat) melalui politik hukum terhadap pendidikan hukum ialah melakukan pembenahan yang sistematis dalam memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia. Pembenahan tersebut harus dilakukan secara serentak, baik dari peningkatan kualitas SDM, metode pengajaran, teaching material atau kurikulum dan kesejahteraan para pengajar. Pembenahan ini, memerlukan political will yang kuat bagi para petinggi universitas dan pemerintah, untuk melakukan pembenahan yang sistematis dalam memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia.

            Saran dari penulis, agar kurikulum dan silabus pendidikan hukum di fakultas-fakultas dan akademi yang mengasuh mata kuliah hukum supaya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan tuntutan zaman, baik yang berskala nasional maupun regional dan global. Semuanya itu adalah ditujukan dan dimuarakan kepada misi penegakan hukum di negara ini, dan agar semakin sesuai dengan harapan masyarakat. Dan sebaiknya Fakultas Hukum diubah namanya menjadi Fakultas Keadilan, sebab melalui pendidikan tersebut maka setiap orang akan mengetahui bahwa tujuan dari pendidikan dan fakultas tersebut didirikan adalah untuk mengajarkan tentang keadilan hukum yang sampai saat ini masih terus dicari oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai Pustaka

Lubis, Solly. 2005. Serba-Serbi Ketatanegaraan RI di Era Reformasi, Diktat. Medan: SPs USU

Lubis, M.Solly. 2006. Diktat Teori Hukum. Medan: SPs USU

Nasution, Bismar. Reformasi Pendidikan Hukum untuk Menghasilkan Sarjana Hukum yang Kompeten dan Profesional,http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/reformasi-pendidikan-hukum.pdf

http://72.14.235.132/search?q=cache:AKdkYH8XAPMJ:www.bphn.go.id/index.php%3Faction%3Dactivity%26type%3DSeminar%26id%3D2008033119104530+perlunya+politik+hukum+terhadap+pendidikan+penelitian+hukum&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id


[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 204

[2] M.Solly Lubis, Diktat Teori Hukum, (Medan: SPs USU, 2006), hal. 13

[3] Ibid, hal. 49

[4] Bismar Nasution, Reformasi Pendidikan Hukum untuk Menghasilkan Sarjana Hukum yang Kompeten dan Profesional, http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/reformasi-pendidikan-hukum.pdf

[5] Ibid.

[6] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 6

[7] Ibid, hal. 7

[8] Ibid, hal. 8

[9] Ibid, hal. 17

[11] Ibid.

[12] Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Serba-Serbi Ketatanegaraan RI di Era Reformasi, Diktat, (Medan: SPs USU, 2005), hal.38-39

[13] Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 26

4 Februari 2009 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: